* : Informasi di bawah dibuat untuk pengayaan informasi. Jika terjadi perbedaan metode penulisan antara naskah Fatwa format HTML di bawah dan naskah Fatwa format PDF maka yang berlaku adalah yang berformat PDF.

Fatwa

Link belum tersedia.

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 01/DSN-MUI/I/2000
Tentang
Persyaratan Permohonan Sertifikat Kesesuaian Syariah

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Berikut adalah keterangan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik lembaga keuangan maupun lembaga bisnis lain, untuk memperoleh sertifikasi kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

A. Persyaratan Umum

  1. Mengajukan surat permohonan;
  2. Mengisi formulir yang disediakan;
  3. Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah
  4. Membayar biaya sertifikasi;
  5. Melampirkan fotokopi dokumen hukum (legal document) perusahaan:
    1. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya (kalau sudah pernah diubah);
    2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    3. Surat Izin lain dari Otoritas terkait;
    4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
    6. NPWP Perusahaan;
    7. Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, LBS dan LPS tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

      (Asli dokumen disiapkan saat presentasi atau saat tim reviu DSN-MUI melakukan kunjungan lapangan)

  6. Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS, dan LPS) yang berisi uraian tentang:
    1. Sejarah lembaga;
    2. Dasar hukum lembaga;
    3. Visi, misi, tujuan lembaga;
    4. Struktur organisasi: (sebelum membuka syariah)
    5. Profil manajemen;
    6. Struktur permodalan;
    7. Laporan keuangan; dan
    8. Profil rencana bisnis syariah, terdiri dari:
      1. Visi, misi, dan tujuan;
      2. Rencana struktur organisasi (di dalamnya ada organ DPS);
      3. Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah;
      4. Model bisnis syariah yang akan dijalankan (di dalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf dokumen perjanjian/akad);
      5. Sistem dan target pemasaran;
      6. Mitra kerjasama (Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah);
      7. Rencana strategi pengembangan bisnis syariah;
      8. Profil manajemen bisnis syariah; dan
      9. Profil/CV calon DPS (jika ada);
  7. Memiliki rekening di Lembaga Keuangan Syariah.

B. Persyaratan Khusus

  1. Bisnis Penjualan Lansung Berjenjang (PLB):
    1. Melampirkan model marketing dan sistem komisi;
    2. Melampirkan jenis-jenis produk;
    3. Melampirkan sertifikat halal dari LPOM-MUI untuk produk-produk makanan/minuman, kosmetik,  dan obat-obatan.
    4. Melampirkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dari Badan Kordinasi Penanaman Modal; dan
    5. fotokopi tanda keanggotaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).
  2. Bisnis Hotel, Restauran, dan SPA:
    1. Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha; dan
    2. Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI.
  3. Bisnis Wisata:
    1. Biro Perjalanan Wisata
      1. Sertifikat Standar Usaha bagi Tour Planer/Leader; dan
      2. Tour Guide yang bersertifikat pariwisata syariah (bagi BPW).
    2. Pengelola Wisata
      1. Sertifikat Standar Usaha bagi Badan Pengelola Wisata (BPW).
  4. Bisnis Perdagangan Online:
    1. Melampirkan term and condition produk syariah.
  5. Online Trading Saham:
    1. SOP penyelenggaraaan online trading syariah, terdiri dari:
      1. Pembukaan rekening efek syariah;
      2. Penutupan rekening online trading syariah;
      3. Peneriman dana nasabah;
      4. Pengiriman dana nasabah;
      5. Tarik dana nasabah rekening efek syariah;
      6. Portofolio nasabah keluar dari daftar efek syariah;
      7. Penerimaan efek syariah;
      8. Penetapan batasan transaksi nasabah; dan
      9. Pemberian pin dan password online trading.
    2. Panduan online trading syariah
  6. E-Money:
    1. Manual informasi untuk pemegang kartu uang elektronik syariah; dan
    2. Mekanisme penerbitan uang elektronik

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal :

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
Prof. K.H. Ali Yafie
Sekretaris
Drs. H. A Nazri Adlani

Kutipan Harian

Penyangkalan

Seluruh data di situs ini adalah milik DSN MUI, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan cara menyebutkan sumbernya. Anda diizinkan mengutip isi situs ini dengan tetap menyertakan sumbernya (dari situs kami) untuk menjaga tradisi dan tanggungjawab keilmuan.

free site statistics

Peta Kantor

Lihat kantor Dewan Syariah Nasional dalam peta besar.